TENTANG IDEOLOGI NEGARA

Mohamad Natsir menjelaskan pemahamannya tentang kaedah agama Islam, dalam hubungannya dengan fatsoen politik dan pemerintahan di Indonesia, antara lain bahwa ;

“ISLAM bukan semata-mata religi, yaitu agama dalam pengertian rohani saja. Islam mengatur hubungan antar manusia dan Allah, dan antara sesama manusia.

Islam merupakan pedoman dan filsafat hidup yang tidak mengenal pemisahan agama dan politik.

Menegakkan Islam tidak dapat  dengan membiarkan pembinaan masyarakat dan negara dengan paham yang lain.

Oleh sebab itu,dalam masa revolusi umat Islam di Indonesia bukan saja dijiwai oleh aspirasi nasional melainkan juga dengan aspirasi Islam”.

Berdasarkan pemahaman ayat Qu’ran, yang merupakan keharusan bagi setiap Muslim untuk mengamalkannya, maka Mohamad Natsir berkesimpulan; Seorang muslim menjadi hamba Allah yang harus mengejar kebahagiaan di dunia dan kebahagian di ahkirat.

Karenanya, ada perintah Allah yang harus di laksanakan tanpa ragu.

Dalam hubungan ibadah dan dien,” Segala sesuatu yang tidak di perintahkan tidak boleh di lakukan”.

Jenis perintah yang lain,  yang muamalah sifatnya, pada umum nya menyangkut hubungan antara sesama manusia , atau umumnya soal-soal dunia, disimpulkan mencakup dua segi :

1. Berhubungan dengan perintah Allah yang Ma’qul ( dapat  dipahami ), tapi didalam penerapan pelaksanaannya amat bergantung pada perkembangan pemikiran dan penilaian manusia.

2. Tidak secara jelas ada ketentuanya dari Allah, yang dalam hal ini segala yang di izinkan kecuali yang di larang. Dalam hubungan ini si muslim hanya perlu memperhatikan batas-batas atau Hudud yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Mengenai negara, Mohamad Natsir menjelaskan, diantaranya,   “ Ia mengakui bahwa nabi tidak memerintahkan membuat negara. Dan, memang katanya, “Nabi sudah mengajarkan pedoman tertentu untuk menjalankan pemerintahan agar negara menjadi kuat, sejahtera, sehingga rakyatnya mudah memperoleh tujuan hidupnya”.

Sehubungan dengan ini, Mohamad Natsir mengemungkakan juga referensinya tentang kepala negara. Ia katakan bahwa, “Kawan mu hanya Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat, membayar zakat dan sujud”.

Mengenai pemberinamaan dan gelar kepala negara tidak jadi  soal utama, yang penting sifat dan perbuatannya, hak serta kewajibannya.

Maka kepala negara harus bermusyawarah dengan rakyat tentang hal-hal mengenai masalah bersama.

Cara musyawarah bergantung pula pada rakyat bersangkutan, apakah menurut cara yang dilakukan masa  Abu Bakar Kahlifah petama, atau masa kini dalam bentuk parlementer.

”YANG DITUJU OLEH ISLAM IALAH AGAR AGAMA HIDUP DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SERTA DI NYATAKAN DALAM KETATANEGARAAN, PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

Rujukan ini sesuai dengan Firman Allah SWT, : DAN HENDAKLAH URUSAN MEREKA  DENGAN MUSYAWARAH.

Selanjutnya, baik disimak jalan pikiran Mohammad Natsir tentang hal-hal yang perlu di musyawaratkan dan tidak, terutama dalam penentuan kebijakan hukum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau bertalian dengan kemashalahatan kehidupan orang yang bermasyarakat itu.

Kata beliau, “Dalam perlemen suatu negara Islam yang merdeka tidaklah perlu di permusyawaratkan terlebih dahulu, apakah yang harus menjadi dasar pemerintahan, dan tidaklah mestinya ditunggu keridhoan parlemen terlebih dahulu, apakah perlu ditunggu pembasmian arak atau tidak, apakah perlu diadakan pemberantasan khurafat dan kemusyrikan atau tidak”.

Maka dalam hubungan ini, terlihat terang kerangka pikiran Mohamad Natsir, yaitu kembali kepada persoalan hudud.

Islam mempunyai ketentuan-ketentuan yang tetap, umpamanya tentang pemberantasan kemiskinan, tentang nikah dan faraid (pembahagian harta warisan). Ketentuan-ketentuan ini tidak boleh berubah, karena persoalan manusia dalam hubungan ini terus berkelanjutan.

Seorang muslim juga tidak dilarang mengunakan sistim yang dipergunakan oleh bukan muslim (barat ? pen.), selama sistim itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Suatu sistim yang baik bukan monopoli suatu bangsa atau negara.

Mohamad Natsir menekankan sekali perlunya ijtihad ini serta kebebasan dalam bermusyawarah :

Agama baru mencampuri soal-soal bila permusyawaratan menjurus kepada moral keadilan dan kemanusiaan.

Pada hakikatnya, tidaklah ada suatupun dalam ajaran agama (samawy) dan Agama Islam yang menentang hukum susila dan ini merupakan inti dari suatu ajaran agama manapun.

Menurut sejarah agama Islam, selalu penganut agama minoritas mendapat perlakuan yang memuaskan dalam negara-negara ber pemerintahan Islam.

Sungguhpun dalam tatanan masyarakat negara-negara di dunia, “kemerdekaan beragama“ itu masih bersifat relatif, terutama di dalam tatanan kehidupan dunia barat.

Padahal kemerdekaan beragama sudah ada di negara-negara berpemerintahan Islam atau mengamalkan secara konsekwen ajaran Islam, sejak masa Muhammad Saw

Negara itu sendiri bukan tujuan melainkan sebagai alat. Oleh sebab itu perjuangan tidak berhenti dengan terciptanya suatu negara, walaupun sudah mengamalkan ajaran-ajaran Islam.

Yang teramat penting isinya ; yaitu kemakmuran dan keadilan bagi rakyat.

Dan kalaupun itu sudah tercapai, masih terus ada kewajiban untuk memeliharanya berupa terujudnya ” baldatun thayyibatun warabbun ghafur”, yakni negara yang aman, sejahtera, bersih dari setiap perlakuan yang tidak beradab, dan mendapatkan keampunan atau keredhaan Allah SWT.

Oleh H. Masoed Abidin

Lahirnya ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) di tahun 1990 di Malang menimbulkan spekulasi munculnya aliran politik Islam yang baru di Indonesia. Dikhawatirkan akan bangkitnya kekuatan eks partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Walau ketika itu, sudah dikenal luas, bahwa tokoh seperti Abdurrahman Wahid sempat khawatir  munculnya “Natsir-Natsir baru” dalam pentas politik nasional.
Terlepas dari adanya kekhawatiran tersebut, maraknya langkah sejumlah tokoh tradisional, terutama dari kalangan NU, sangat intensif  menggalang kekuatan merebut pucuk pimpinan PPP pada Muktamar III di bulan Agustus 1990 itu. Kilasan ini menarik dan sangat layak dicermati. Waktu itu pula, Gus Dur dijagokan bisa merebut jabatan tertinggi di PPP. Bahkan sekjen PPP, ketika itu Matori Abdul Jalil yang dikenal sebagai dedengkot NU, mengisyaratkan AD/ART partai bisa diubah agar persyaratan formal memimpin PPP, bagi Gus Dur bisa di akomodasi. Kilas balik perpolitikan satu dasawarsa kebelakang itu menarik diingat kembali. Berbagai manuver politik para tokoh tradisional itu, memang menarik. Persoalannya, selalu dikaitkan dengan memperhitungkan kemungkinan bangkitnya neo-Majlis Syura Muslimin di Indonesia.

Formalnya umat Muslimin Indonesia secara historis memang pendukung dan pencinta etika politik para pemimpin Majlis Syura Muslimin Indonesia dengan mengedepankan prinsip musyawarah, rasa kebangsaan, ikatan tali persatuan dan anti penindasan. Etika politik sedemikian berkesinambungan telah diwarisi sejak PERMI, Jong Islamiten Bond, Majlis Islam Tinggi, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Perti dan Nahdliyyin. Dalam pengertian lebih menyempit, semangat dan etika politik pemimpin Masyumi masa dulu itu, dipandang sebagai mewakili semangat Keluarga Besar partai berlambang Bulan Bintang itu.

Dalam sejarah perpolitikan nasional diarena berdemokrasi secara egaliter, program perjuangan keluarga besar Bulan Bintang dalam kapasitas intelektual para pemimpinnya telah teruji. Para pemimpin teras Masyumi, masa lalu, dikenal sebagai ulama intelektual. Sedikit sekali tokoh Muslimin Indonesia sekarang yang mempunyai kapasitas yang sama dengan mereka. Secara politik umat Muslimin Indonesia memang masih mewarisi semangat pemimpin Masyumi masa lampau itu. Namun tidak dalam aspek-aspek yang lain seperti sosial, budaya dan pendidikan politik masyarakat , sikap kenegarawanan dengan ketegaran teruji dibalut integritas pribadi terpuji. Para pemimpin senior keluarga besar Bulan Bintang seperti M. Natsir, Mohammad Roem, H. Zainal Abidin Ahmad, Prawoto Mangkusasmito, HAMKA, H. Syafruddin Prawiranegara, KH Abdul Ghafar Ismail, KH Isa Ansyari, dan KH Fakih Usman dikenal sebagai ulama intelektual yang disegani secara nasional maupun internasional.

Di level regional, misalnya di Jatim ada tokoh-tokoh Masyumi seperti H. Soleh Umar Bayasut, KH Turchan Badrie dan lebih jauh kebelakang seperti al-mukarram KH. Hasyim Asy’ary. Di Jambi dikenal seperti MO. Bafadhol, di Sumbar dikenal pula Buya A.R. Soetan Mansoer, HMD Datuk Palimo Kayo,  di Riau dikenal H. Bakri Sulaiman, H. Zaini Kunin, Soeman Hs.
Di Sumatera Utara jumlahnya lebih banyak, diantaranya Bahrum Djamil SH dan kawan-kawan. Didaerah lain diseluruh Nusantara, bertaburan para pemimpin pejuang umat Islam tersebut. Mereka kebanyakannya adalah para ulama yang cukup disegani. Kapasitas semacam itu, kurang dimiliki oleh jajaran ormas politik Islam Indonesia di era reformasi 1999 sekarang, baik ditingkat pusat maupun didaerah. Sangat disayangkan umat Muslimin Indonesia kini hanya mewarisi sisa-sisa simpati politik yang pernah muncul dikalangan partai Masyumi keluarga besar Bulan Bintang. Memprihatinkan bahwa kelompok yang mewarisi intelektual Masyumi justru selama ini jauh dari lingkaran partai-partai umat Muslimin di Indonesia, lebih dikarenakan berlakunya keterpasungan demokrasi masa lalu terpimpin dan monoloyalitas.

Tokoh-tokoh seperti Prof. Dr. Muhammad Amien Rais, Dr. Imaduddin Abdurrahman, Dr. Yahya A. Muhaimin, Dr. Kuntowijoyo, Prof. Dawam Rahardjo, Drs. Malik Fajar MSc, H. Endang Saefuddin Anshari, Prof. DR. Nurchalis Madjid dan lain-lain yang selama ini dianggap sebagai “Natsir-Natsir baru” hampir tidak pernah “berkenalan” dengan ormas yang bernama Partai-partai Islam di Indonesia, dimasa orde baru. Praktis yang berbendera Bulan Bintang, seperti Majlis Syura, sama sekali tidak dilihat sebagai kelompok politik yang mewakili para pendukung etika berpartai dalam era politik Masyumi. Sangat tidak relevan bila ada kekhawatiran pihak tradisionalis, untuk tidak menyebutkan NU, tentang munculnya politik Neo-Masyumi. Konsolidasi yang dilakukan kubu-kubu tradisional tentu cukup menarik perhatian bagi pihak-pihak yang selama ini bersimpati kepada perjuangan perpolitikan umat Muslimin di Indonesia.

Masalahnya, sejak satu dasawarsa mulai 1980 kelompok yang sering dianggap sebagai “kaum tradisionalis” berusaha benar-benar bisa menguasai PPP. Munculnya ICMI dijadikan ukuran prediksi terbukanya peluang intelektual Muslimin Indonesia akan “berkibar” secara nasional. Siapapun tahu bahwa pimpinan teras ICMI seperti Dr. Ahmad Watik Pratignya, Dr. Imaduddin Abdurrahman, Dr. Amien Rais dan semacamnya telah menjadikan Mohamad Natsir sebagai ayah sekaligus “gurunya”. Hubungan ini tak pelak lagi menyebabkan ICMI dicurigai sebagai wahana para Natsirist untuk merealisasikan cita-cita politik Masyumi. Sekalipun dalam jajaran ICMI terdapat tokoh seperti NU seperti KH.Alie Yafie’, tidak urung kelompok tradisionalis NU merasa kurang mendapat tempat yang wajar. Sikap Ketua NU, H. Abdurrahman Wahid ditahun 1990 yang menolak masuknya NU kedalam ICMI semakin mengukuhkan kesan bahwa kelompok “tradisionalis” kurang mau terwakili. Atas dasar pemahaman demikian ini, bisa dimengerti jika sejumlah tokoh NU di PPP ketika itu berusaha keras menjadikan GUS Dur orang nomor satu di partai berlambang Bintang itu, kendatipun sebelum dan sesudahnya telah berlambang Ka’bah.

Kelompok tradisionalis tampaknya ingin menjadikan PPP sebagai bahteranya mengarungi lautan politik nasional, tetapi belum berhasil. Kesempatan itu baru terbuka pada era demokratisasi reformasi dalam PKB. Jika ini terjadi, perubahan yang cukup signifikan dalam peta politik nasional, dengan berakhirnya peran krusial Cendekiawan Muslimin Indonesia dan kemungkinan menjelmanya kelompok politik NU dalam wajah baru. Jika dimasa lalu Masyumi mendapat dukungan sepenuh hati kelompok muslim “modernis” di Indonesia, maka dukungan yang sama sangat sulit diharapkan dari umat.
Tokoh yang bisa dianggap mewakili warisan semagat intelektual Masyumi mulai menipis.

Sulit sekali mencari tandingan M. Natsir atau singa podium H. Isa Anshari. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Sayangnya, dibawah Buya Ismael Hasan Matareum, usaha-usaha rekruitmen politisi negarawan di kalangan intelektual muda sangat kurang sekali dilakukan. Kalaupun ada hasilnya sangat jauh dari memuaskan. Karenanya disemua eselon harusnya dibarengi dengan melakukan introspeksi dan penyegaran secara total. Rasanya belum terlambat bila ingin melakukan konsolidasi dan pembenahan secara menyeluruh. Cukup banyak tenaga muda intelektual muslim eks keluarga Bulan Bintang yang bersedia membantu. Masalahnya, perlu penggarapan dan rekruitmen yang serius. Jangan hanya kalau akan pemilu saja disapa, tetapi dalam proses kaderisasi organisasi kurang dilibatkan.

Almarhum DR. Mohamad Natsir dalam pemilu 1992 masih menyerukan umat Islam agar mencoblos PPP. Sebaliknya, pada periode yang sama tidak ada tokoh tradisional dari NU sekalibernya yang berani menyarankan agar umat mencoblos partainya orang-orang Bulan Bintang itu. Sikap Mohamad Natsir ini merupakan isyarat agar keluarga besar Bulan Bintang yang dimasa lalu mendukung partai Masyumi tidak meninggalkan PPP. Tentunya Pak Natsir bersikap demikian karena PPP masih mengakomodasi aspirasi politik pendukung Masyumi yang sewajarnya diwakili unsur para intelektual Muslimin Indonesia. Hanya saja, sayangnya ormas eks Partai Muslimin di Indonesia itu, sampai kepada Pemilu 1999 masih malu-malu untuk mengaku mempunyai kaitan, setidaknya aspirasi, dengan partai Masyumi. Sangat disayangkan jika partai Islam era reformasi menyia-nyiakan  simpati yang muncul dari keluarga besar Bulan Bintang. Sebab, kelompok mereka inilah sebenarnya potensi kader dan dukungan riil yang bisa digali. Sayang sekali, jika tanpa penggarapan yang tepat, potensi yang besar ini malah bisa dimanfaatkan kekuatan politik lain. Umat Muslimin Indonesia harusnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan warisan intelektual Masyumi.

Dimasa depan jangan sampai kehilangan warisan politiknya pula. Kalau perlu mulai kini umat Muslimin Indonesia harus berusaha keras merebut kembali warisan warisan intelektual yang sudah melayang, sambil tetap mempertahankan aspirasi politik yang masih dimilikinya.

Para pemimpin umat Muslimin Indonesia secara terbuka harus berani agresif melakukan kaderisasi dikalangan anak-anak  muda yang beraspirasi Bulan Bintang.

Eksistensi umat Muslimin Indonesia sangat ditentukan dalam keberhasilannya merebut warisan intelektual Islam yang dulu telah dimiliki oleh tokoh-tokoh pejuang Masyumi. Tanpa keunggulan yang bisa disejajarkan dengan apa yang dimiliki Masyumi dulu, sangat sulit sekali mempertahankan klaimnya sebagai unsur politik tersendiri.

Manuver politik para tokoh NU tidak bisa dianggap ringan. Kelompok ini menilai memiliki tokoh-tokoh kaliber nasional yang mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan. Figur Gus Dur jelas sangat sulit ditandingi oleh tokoh umat Muslimin Indonesia yang ada saat ini. Sehingga perlu dicarikan kader-kader muda potensial yang bisa mengimbaginya. Harus diingat, NU meninggalkan Masyumi karena kehilangan jatah kursi Menteri Agama. Sejarah perpolitikan bangsa juga mencatatkan bahwa mereka telah meninggalkan PPP ditahun 1987 karena berkurangnya jatah kursi di DPR. Dipermulaan pemilu tahun 1991, ingin kembali mendapatkan tambahan jatah kursi pula. Dimasa politik era reformasi, berkiprah dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa.

Akhirnya, melalui hasil voting SI UM MPR 1999, GUS DUR mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden RI keempat, seharusnya Presiden RI Kelima bila PDRI diakui sebagai pemerintah penyelamat Republik Indonesia. Gus Dur maju sebagai calon dari Fraksi Utusan Golongan. Senyatanya, dengan memperoleh dukungan dari hampir semua golongan. Semua itu telah terjadi. Dan, setelah pidato pertanggungan jawaban Habibie, notabene pendiri ICMI, ditolak secara voting pula.

Ini merupakan fenomena politik menarik dan  menantang dalam masa memasuki tahun 2000 kedepan.
Siruu fil-ardhi, fan-dzuruu.***

Padang, 3 Nopember 1999